Setiap tahunnya biaya naik haji baik haji reguler maupun haji khusus / plus pasti berbeda-beda, Call/Wa. 0851-00-444-682 hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen harga untuk kebutuhan pokok naik haji seperti biaya transportasi dan akomodasi termasuk living cost yang dibutuhkan jamaah selama berada di tanah suci sangat fluktuatif. Selain menyediakan paket-paket haji onh plus, umrah dan tour muslim sebagai bentuk layanan yang tersedia, Travel Aida Tourindo Wisata juga berusaha menghadirkan mutowif (pembimbing) ibadah umroh haji yang ahli dan mendalami bidang Fiqih Islam, terutama untuk masalah ibadah umrah dan haji.

Kami berusaha memberikan bimbingan mulai sebelum berangkat, saat pelaksanaan dan setelah ibadah haji dan umroh, ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada jamaah, bahwa ibadah yang dijalani telah sah sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Travel kami juga menggunakan penerbangan yang langsung landing Madinah sehingga jamaah bisa nyaman selama perjalanan umroh bersama kami. travel haji plus sunnah

Bekasi, Saco-Indonesia.com,- Kemungkinan besar Partai Demokrat akan menjadi partai politik pertama yang merasakan “hukuman langsung dari rakyat,” akibat dari begitu banyaknya para petingginya yang terlibat kasus korupsi kelas paus, baik yang sudah masuk penjara, dalam status tersangka (dan ditahan KPK), maupun yang semakin terindikasi kuat terlibat di berbagai kasus korupsi.

Hukuman dari rakyat itu berupa nanti tidak lagi memilih partai itu dalam Pemilu 2014. Indikasi-indikasinya semakin menguat di saat Pemilu Legislatif 2014 itu kian dekat (9 April 2014). Indikasi-indikasi itu berupa semakin merosotnya elektabilitas partai berlambang Mercy itu dari periode ke periode survei-survei yang dilakukan beberapa lembaga survei.

 

Salah satunya yang terbaru adalah hasil survei yang diumumkan oleh Lingkaran Survei Indonesia  (LSI) pada Minggu, 2 Februari 2014, bahwa pada survei Januari 2014 elektabilitas Demokrat hanya tersisa 4,7 persen. Sedikit lagi jatuh di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ditetapkan oleh UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yakni 3,5 persen. Artinya, jika pada Pemilu Legislatif 2014 nanti perolehan suara Demokrat berada di bawah angka 3,5 persen, praktis partai ini tinggal namanya saja, alias tersingkir dari parlemen. Tidak akan ada satu pun anggota DPR yang berasal dari partai politik yang sangat dicintai oleh “pemilikinya”, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). DPR 2014-2019 bakal steril dari yang namanya Partai Demokrat.

“Rezim Partai Demokrat diprediksi akan runtuh pada Pemilu 2014. Konvensi pemilihan calon presiden yang digelar partai itu belum mampu menaikkan elketabilitas,” tulis Harian Kompas, Senin, 3 Februari 2014, ketika memberitakan hasil survei LSI itu.

Apabila suara yang diperoleh parpol ini kelak tidak mencapai ambang batas parlemen itu, maka sia-sia pula konvensi calon presiden mereka itu. Karena dengan sendirinya, mereka tak punya hak untuk mengajukan calon presidennya.

LSI yang terus melakukan survei berkala itu mencatat hasil surveinya terhadap Partai Demokrat sejak Pemilu 2009 sampai sekarang. Pada saat Pemilu 2009, Demokrat keluar sebagai pemenangnya dengan perolehan suara 20,85 persen. Januari 2011 elektabilitasnya masih tinggi (20,5 persen). Seiring dengan mulai terbongkarnya kasus korupsi yang “dipelopori” oleh Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ketika itu, Muhammad Nazaruddin, rakyat mulai kehilangan kepercayaannya, hasil survei Oktober 2011 elektabiltas partai ini merosot menjadi 16,5 persen suara. Januari 2012 (13,7 persen), Maret 2013 (11,7 persen), Oktober 2013 (9,8 persen), dan Januari 2014 menuju “lampu merah” tanda bahaya dengan elektabilitas hanya tersisa 4,7 persen suara!

Peneliti LSI Adjie Alfaraby menjelaskan anjloknya elektabilitas Partai Demokrat disebabkan keroposnya  struktural, kultur, dan ideologi partai. Struktur ideologi hancur saat (mantan) petinggi partai itu, seperti Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh, tersangkut kasus korupsi. Kultur yang hanya bergantung pada ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono juga melemahkan Demokrat (Harian Kompas, Senin, 03/02/14).

Analisis Adjie itu sangat benar. Di kala begitu banyaknya petinggi Demokrat yang tersangkut kasus korupsi, partai ini masih terlalu bergantung kepada SBY. Padahal SBY sendiri adalah sosok yang lemah. Lemah dalam memimpinnya partainya, dan sangat lemah sebagai Presiden untuk memimpin Republik ini.

Kepimpinan (leadership) SBY sebagai Presiden sangat lemah, terbukti dari sikapnya yang peragu, tidak tegas, dan tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam mengabil keputusan utnuk mengatasi berbagai permasalahan krusial bangsa ini. Pidato-pidato dan pernyataannnya yang indah-indah hampir selalu tidak sesuai dengan prakteknya.

Bayangkan saja, katanya Demokrat sangat anti korupsi (ingat iklan Pemilu mereka di tahun 2009 dengan tagline “Katakan Tidak Pada Korupsi”) dan pernyataan-pernyataan bernada heroik SBY tentang pemerintahannya yang selalu siap berperang melawan korupsi, dia akan selalu berada di garis paling depan dalam perang melawan korupsi, dalam kenyataannya justru di masa pemerintahannya kali ini tumbuh dengan sangat suburnya praktek-praktek korupsi yang terjadi di hampir semua instansi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Di Pusat, justru para petinggi Demokrat menjadi “mayoritas” dalam praktek-praktek korupsi itu.

13916244522053395859

Cover Majalah Tempo

Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang sudah dipenjarakan KPK karena terbukti korupsi, dan Andi Mallarangeng serta Anas Urbaningrum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah mampu menghancurkan elektabilitas Demokrat sampai tersisa 4,7 persen suara menurut hasil survei LSI. Padahal masih berpotensi kuat akan menyusul lagi beberapa petinggi partai itu yang diduga terlibat kasus korupsi lainnya, sementara itu Pemilu tinggal dua bulan lagi.

Beberapa petinggi Partai Demokrat yang berpotensi menambah semakin banyaknya daftar tersangka korupsi oleh KPK adalah Sutan Bathoegana. Jhonny Allen Marbun, dan Tri Yulianto. Sementara itu nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro (Ibas) juga kian santer disebut-sebut oleh saksi dan tersangka korupsi proyek Hambalang sebagai juga ikut terlibat.

Sutan Bathoegana, Jhonny Allen Marbun, dan Tri Yulianto, ketiganya dari Komisi VII (Komisi Energi) DPR mewakili Partai Demokrat, diduga terlibat dalam kasus suap (mantan) Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang ditangkap KPK pada 14 Agustus 2013 lalu. Dalam kesaksiannya Rudi Rubiandini mengungkapkan keterlibatan nama-nama tersebut di samping beberapa nama lainnya, seperti Wakil Ketua Komisi Energi DPR Zainudin Amali dari Fraksi Golkar.

Bahkan dari penelusuran  dan penyidikan kasus tersebut mengarah juga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, yang juga adalah petinggi Demokrat (Sekretaris Majelis Tinggi). Karena diragukan dia tidak tahu-menahu tentang adanya praktek suap di SKK Migas itu.

Nama-nama yang disebutkan di atas itu diduga terlibat dalam kasus suap (mantan) Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini itu berdasarkan pengakuan Rudi Rubiandini di persidangan Tipikor dan rekaman penyadapan percakapan yang dimiliki KPK.

Rudi mengaku pernah menyerahkan uang sebesar 200 ribu dollar AS langsung kepada Sutan Bathoegana untuk tunjangan Hari Raya (Lebaran 2013) anggota Komisi Energi DPR. Penyerahan uang THR itu atas permintaan dari Sutan kepada Rudi, mengatasnamakan Komisi yang dipimpinnya itu. Status Sutan sampai saat ini masih sebagai  saksi kasus Rudi. Dia sudah bolak-nalik dipanggil KPK untuk statusnya tersebut. Yang terakhir, rumah mewahnya di Bogor dan ruang kerjanya di gedung DPR sudah digeledah penyidik KPK.

Komisi Energi DPR juga dikatakan pernah menagih fee sebesar 200.000 dollar AS kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atas “jasa” Komisi itu meloloskan APBN 2013 Perubahan untuk Kementerian itu, melalui Sekretaris Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno, yang kini sudah dijadikan tersangka oleh KPK.

Atas tagihan Komisi Energi DPR itu, Waryono menghubungi Rudi Rubiandini, supaya SKK Migas ikut urunan membayar fee tersebut. Rudi kemudian menelepon Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan untuk ikut urunan juga, tetapi ditolak Karen, dengan alasan Pertamina sudah membayar fee itu langsung kepada Komisi itu. Rudi mengancam, kalau Karen menolak, dia akan melaporkannya ke Menteri (Jero wacik). KPK mempunyai rekaman percakapan antara Rudi dengan Karen tentang ini. Karen membantah pernyataannya itu, dengan alasan dia berkata begitu, supaya tidak ditagih terus oleh Rudi. Status Karen masih sebagai saksi.

Ada pula tagihan “utang warisan” yang disampaikan oleh Jhonny Allen Marbun kepada Rudi dengan jumlah yang jauh lebih besar, yakni  1 juta dollar AS. Menurut Jhonny sebagaimana diungkapkan oleh Rudi, sebelum dibubarkan Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan SKK Migas, BP Migas yang ketika itu dikepalai oleh Raden Priyono telah berjanji untuk membayar fee kepada Komisi Energi DPR sebesar jumlah 1 juta dollar itu. “Utang warisan” kini harus dibayar oleh SKK Migas. “Utang warisan” itu kemudian ditawari dan disepakati menjadi separohnya, yaitu 500 juta dollar AS, dan boleh dicicil. Ketika cicilan itu belum dibayar lunas, Rudi Rubiandini keburu ditangkap KPK.

Dari penelusuran dugaan praktek korupsi antara SKK Migas dengan partner mereka di DPR, Komisi VII bidang Energi itu  diharapkan juga sampai ke Menteri Jero Wacik. Sebab, seperti yang ditulis Majalah Tempo, sulit membayangkan Jero tak tahu-menahu praktek kotor di SKK Migas itu. Posisinya amat sentral karena dia menjadi ketua komisi pengawas satuan kerja itu. Dia juga atasan langsung mantan sekretaris jenderal kementerian ini, Waryono Karno.

Bayangkan saja, apa jadinya, jika dalam pengembangan kasus ini kemudian, KPK berhasil menemukan minimal dua bukti permulaan untuk menetapakan para petinggi Partai Demokrat itu: Sutan Bathoegana, Tri Yulianto, Jhonny Allen Marbuin, dan bahkan Jero Wacik sebagai tersangkat (dan ditahan) di saat menjelang Pemilu ini!

Tanpa penetapan mereka sebagai tersangka sekalipun, dengan status mereka saat ini saja, (diduga kuat terlibat) sudah cukup merupakan pukulan maut bagi Partai Demokrat. Apalagi jika fakta megerikan bagi Demokrat itu menjadi kenyataan, yakni KPK menetapkan nama-nama itu sebagai tersangka. Itu akan menjadi pukulan maha maut bagi Demokrat.

Tidak perlu semua dari mereka, cukup satu nama saja, misalnya, Sutan saja, sudah lebih dari cukup untuk membuat kiamat Partai Demokrat di Pemilu 2014 ini. Besar kemungkinan elektabilitasnya langsung berada di bawah ambang batas parlemen, tidak mencapai 3,5 persen!

Majalah Tempo (edisi 3-9 Februari 2014) menulis juga tentang penampilan Sutan pasca digeledah rumahnya oleh KPK, sikapnya yang biasanya kocak, dengan tawa ceriahnya, dan “terkenal” dengan candaannya “ngeri-ngeri sedap” kini seolah lenyap dari diri Sutan. Dia kini lebih terlihat murung dan kurus.

Jika itu benar-benar terjadi, maka Partai Demokrat akan menjadi parpol pertama yang merasakan betapa dahsyatnya hukuman dari rakyat terhadap parpol yang terjerat begitu banyak kasus korupsi. ***

Sumber :kompas.com

Editor : Maulana Lee

Parpol Pertama yang Bakal Merasakan Dahsyatnya Hukuman dari Rakyat? Adalah Partai Demokrat

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias

Artikel lainnya »